Sumbarpress – DPRD Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai koridor regulasi yang berlaku. Evaluasi atas penyelenggaraan program yang telah dilakukan dinilai menjadi bahan penting untuk perbaikan ke depan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Sumbar terkait pemeriksaan kepatuhan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah Tahun 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025, Senin (19/1), di Kantor BPK Perwakilan Sumbar.
Evi Yandri mengapresiasi BPK atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilai profesional, independen, dan objektif. Menurutnya, pengawasan pada sektor pendidikan sangat krusial guna memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran dan berdampak langsung pada kualitas pendidikan.
“Infrastruktur pendidikan yang memadai adalah syarat mutlak menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan kualitas SDM,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa sektor pendidikan termasuk rentan terhadap potensi penyimpangan anggaran. Karena itu, peran BPK sebagai instrumen pencegahan dan deteksi dini dinilai sangat penting.
DPRD, lanjut Evi Yandri, akan mempelajari seluruh rekomendasi dan catatan dalam LHP tersebut sebagai acuan perbaikan. Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Sumbar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai batas waktu yang ditetapkan.
“Kami berharap temuan serupa tidak terulang kembali dan kualitas pendidikan menengah yang menjadi kewenangan provinsi dapat terus ditingkatkan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyatakan komitmen Pemprov untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara sungguh-sungguh dan tepat waktu. Menurutnya, LHP bukan sekadar penilaian kepatuhan, tetapi instrumen evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan.
“Kami mendorong seluruh perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi, pengendalian internal, serta meningkatkan kualitas administrasi dan pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.
Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, menjelaskan bahwa pemeriksaan bertujuan memberikan simpulan atas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah Tahun 2024 hingga Triwulan III 2025 pada Pemprov Sumbar.
Ia mengungkap sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian, di antaranya pemutakhiran data sarana prasarana, pembandingan harga dan kualitas barang/jasa, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, serta pembayaran biaya jasa.
“Kami berharap hasil pemeriksaan ini dapat memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Sudarminto.
