Sumbarpress – Ketua DPRD Provpvnsi Sumatera Barat, Muhidi, meminta pemerintah mempercepat proses pendataan dampak bencana agar program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dijalankan. Menurutnya, pemulihan pascabencana saat ini berpacu dengan siklus cuaca yang belum sepenuhnya stabil.
Hal tersebut disampaikan Muhidi usai rapat koordinasi percepatan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama Gubernur dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Rabu (7/1/2026).
“Kita meminta proses pendataan dipercepat karena kondisi cuaca masih berpotensi menimbulkan ancaman bencana. Kita berpacu dengan waktu,” ujar Muhidi.
Ia menjelaskan, masukan tersebut mempertimbangkan paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi hujan masih akan terjadi pada Januari hingga Februari, meski dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun kondisi itu tetap harus diwaspadai karena berpotensi menimbulkan bencana susulan.
BMKG juga memprakirakan pada periode Maret hingga April intensitas hujan akan meningkat, meskipun tidak separah siklon tropis. Sementara Mei hingga September diprediksi cenderung panas, dan Oktober hingga Desember kembali memasuki musim hujan.
Muhidi menegaskan, akurasi pendataan menjadi kunci karena pekerjaan fisik, termasuk pemulihan sarana publik, sangat bergantung pada kondisi cuaca. Ia meminta agar rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat.
“Skema pemulihan harus memetakan kemampuan keuangan daerah serta potensi dukungan dari berbagai pihak, termasuk donatur, agar proses pemulihan bisa dipercepat,” tegasnya.
