Oleh: Putra Rahmad Fajri
Sumbarpress – Kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan yang baru Purbaya Sudewo, membuat perhatian publik akan hal tersebut semakin meningkat. Bagaimana tidak, kebijakan yang dibentuk dengan menyalurkan dana sebesar 200 Triliun ke 5 himpunan bank milik negara (Himbara) yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN), membuat pro dan kontra akan hal tersebut. Dengan alasan langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat penyaluran kredit ke sektor riil dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Konteks dan Arah Kebijakan
Pada tahun 2025, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan secara bertahap hingga mencapai 4,75 persen pada September 2025. Kebijakan ini dilakukan dengan pertimbangan inflasi yang tetap terkendali di kisaran 2,6 persen dan kebutuhan untuk memperkuat pertumbuhan yang cenderung melambat pada semester pertama tahun ini.
Purbaya memperkirakan kebijakan likuiditas ini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 6 persen atau bahkan lebih, terutama jika ditopang oleh penyerapan kredit yang kuat dan peningkatan investasi sektor produktif. Kebijakan fiskal dan moneter yang sejalan diharapkan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang nyata di sektor riil.
Data
Instrumen variabel makroekonomi yang digunakan dalam kebijakan moneter Purbaya 2025 terdiri dari suku bungan acuan BI, tingkat inflasi dan Pertumbuhan kredit domestik sepanjang tahun 2025. Data suku bunga B1 per 15 Januari 2025 sampai 23 April 2025 cendrung stabil di angka 5,75 %, hal ini berbeda dengan data per 17 September sampai 22 Oktober cendrung turun di angka 4,75 %.
Selanjutnya, inflasi yang terjadi sepanjang tahun 2025 Rata-rata inflasi Januari–September 2025: sekitar 1,83%. Kisaran aman: seluruh nilai inflasi berada dalam target inflasi BI 2,5% ± 1%, artinya situasi harga terkendali dan stabil (Bank Indonesia, 2025). Pertumbuan kredit indonesia Pertumbuhan pinjaman tahunan Indonesia naik 7,7% year-on-year pada September 2025, meningkat dari 7,56% pada bulan sebelumnya dan mencapai level tertinggi sejak Juni. Meskipun mengalami peningkatan, permintaan kredit secara keseluruhan tetap rendah, terutama karena sikap menunggu di antara bisnis, ketergantungan terus-menerus pada pembiayaan internal perusahaan, dan tingkat suku bunga pinjaman yang tinggi (Trading Economics,2025).
Analisis dan Dampak
Langkah ini memiliki sejumlah kelebihan. Pertama, memberikan stimulus nyata bagi sektor keuangan dan memperkuat fungsi intermediasi bank. Kedua, menunjukkan sikap proaktif pemerintah dalam menjaga momentum ekonomi di tengah ketidakpastian global. Ketiga, menciptakan ruang baru bagi penurunan suku bunga pinjaman di sektor produktif.
Namun, kebijakan ini juga mengandung kelemahan. Jika permintaan kredit dari dunia usaha masih lemah, likuiditas tambahan berpotensi tidak terserap optimal. Selain itu, tekanan eksternal seperti arus keluar modal dan pelemahan nilai rupiah tetap menjadi risiko yang harus dikelola dengan hati-hati.
Opini: Stimulus Tepat, Tapi Eksekusi Menentukan
Secara konseptual, kebijakan moneter dan fiskal 2025 berada pada jalur yang tepat. Tantangan utamanya kini adalah memastikan efektivitas implementasi. Bank-bank pelat merah perlu memastikan bahwa dana pemerintah benar-benar disalurkan ke sektor-sektor produktif, bukan hanya mempertebal cadangan likuiditas. Pemerintah juga harus mempercepat reformasi struktural agar kebijakan moneter tidak berjalan sendiri.
Jika eksekusi berjalan cepat dan tepat sasaran, maka kebijakan ini berpotensi menjadi titik balik penting menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun jika tidak, stimulus besar ini hanya akan menjadi kebijakan “di atas kertas” tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Kebijakan moneter dan fiskal yang kini dijalankan menunjukkan keberanian pemerintah untuk bergerak lebih dinamis. Namun keberhasilan jangka panjang tetap ditentukan oleh kemampuan menyeimbangkan antara pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Dengan adanya harapan baru untuk kebijakan moneter di Indonesia ini, maka pemerintah memastikan bahwa rupiah benar-benar dapat di rasakan oleh masyarakat lapisan bawah.
