Sumbarpress – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyatakan sikap politiknya terhadap pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam Kongres ke-6 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Jumat (1/8/2025).
Politikus PDI-P Said Abdullah menegaskan bahwa partainya akan menjadi sparring partner atau mitra strategis bagi pemerintah, bukan oposisi. “No opposition,” ucapnya kepada media, menjelaskan isi pidato Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Said menyampaikan bahwa Megawati melihat tantangan global dan nasional semakin kompleks, sehingga diperlukan peran penyeimbang dari partai di luar pemerintahan. “Kami akan mendukung jika kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat, namun tetap kritis jika perlu,” ujarnya.
Meskipun mendukung, PDI-P tetap memilih berada di luar kabinet. Hingga saat ini, menurut Said, belum ada nama kader PDI-P yang diusulkan untuk posisi menteri dalam pemerintahan Prabowo.
Senada dengan Said, politikus senior PDI-P Yasonna Laoly juga menyampaikan bahwa Megawati sudah mengarahkan dukungan kepada pemerintah, tetapi dalam posisi penyeimbang. Hal ini disampaikan saat Bimbingan Teknis Fraksi PDI-P pada 30 Juli 2025.
Dalam kongres yang sama, Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI-P untuk periode 2025–2030. Pengukuhan ini dilakukan secara aklamasi oleh seluruh peserta kongres sebelum sidang-sidang komisi dimulai.
Ketua Steering Committee Kongres, Komarudin Watubun, mengatakan pengukuhan berjalan lebih cepat dari jadwal semula karena seluruh peserta sepakat mendesak agar Megawati segera dilantik kembali.
Setelah pengukuhan, peserta kongres dibagi ke dalam komisi-komisi untuk menyusun rencana strategis partai serta rekomendasi politik lima tahun ke depan. Struktur kepengurusan baru PDI-P akan disusun dalam waktu dekat oleh Ketua Umum terpilih.
