Sumbarpress – Isu oligarki dan masa depan demokrasi ekonomi Indonesia menjadi perhatian utama dalam Diskusi Publik yang digelar DPC PERADI Padang, Sabtu (20/6), di kawasan Permindo, Kota Padang. Forum yang semula membahas kebijakan ekspor satu pintu itu berkembang menjadi ruang diskusi yang lebih luas mengenai relasi antara kekuasaan politik, modal, dan tata kelola ekonomi nasional.
Ketua DPC PERADI Padang, Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D., menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi harus diletakkan dalam kerangka keadilan dan keterbukaan akses. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengkritisi kebijakan yang berpotensi menciptakan konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu.
“Di tengah masifnya praktik korupsi di Indonesia, jangan sampai kebijakan mengalihkan ekspor pada satu pintu melalui BUMN hanya sekadar mengganti pelaku korupsi bidang ekspor dari swasta ke entitas bisnis milik negara,” ujar Miko Kamal.
Dalam kesempatan yang sama, akademisi Dr. H. Sutrisno menilai wajah oligarki Indonesia saat ini telah mengalami perubahan. Jika sebelumnya oligarki identik dengan kelompok konglomerat lama, saat ini pola yang berkembang adalah semakin eratnya hubungan antara kekuatan modal dengan pusat-pusat pengambilan kebijakan.
“Oligarki hari ini bukan sekadar soal siapa yang paling kaya, tetapi siapa yang memiliki akses paling dekat dengan pengambil kebijakan,” kata Sutrisno.
Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih agar setiap kebijakan ekonomi benar-benar berpihak kepada kepentingan publik. Diskusi pun berkembang pada persoalan akses ekonomi, proyek pemerintah, serta peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam sistem ekonomi nasional.
Bagi DPC PERADI Padang, hukum tidak dapat dipahami semata-mata melalui pembacaan norma dan pasal. Hukum harus ditempatkan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang melatarbelakanginya. Karena itu, forum-forum diskusi publik akan terus didorong sebagai ruang bertemunya gagasan kritis antara akademisi, praktisi hukum, pelaku usaha, dan masyarakat.
Melalui diskusi tersebut, DPC PERADI Padang berharap kesadaran publik terhadap pentingnya tata kelola ekonomi yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan dapat semakin menguat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.
